KAMMI:SBY gagal lindungi rakyat

Masih segar dalam ingatan kita, beberapa hari lalu, tepatnya Selasa (14/6/2011), Presiden SBY menyampaikan pidato dalam sidang International Labor Organization (ILO) ke 100 di Swiss. Saat itu SBY  mendapat apresiasi meriah dengan standing applause, karena berhasil memukau peserta sidang akan program pemerintah RI dalam memperhatikan nasib TKI di luar Negeri.  

SBY memaparkan tentang sudah berjalannya mekanisme perlindungan pada tenaga kerja Indonesia (TKI). SBY mengatakan bahwa di Indonesia mekanisme perlindungan terhadap PRT migran Indonesia sudah berjalan, tersedia institusi dan regulasinya.

Namun pidato itu hanya buaian, karena kemudian pada hari Sabtu (18/6/2011) muncul pemberitaan di sejumlah media mengenai eksekusi mati dengan cara dipancung terhadap salah seorang TKI/TKW kita, Ruyati Binti Sapubi, buruh migrant Indonesia yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Arab Saudi.

Untuk tahun 2011 ini, ancaman eksekusi hukuman mati juga pernah terjadi terhadap Darsem. Namun Darsem, TKW asal Subang Jawa Barat lolos karena mendapat maaf dari fihak keluarga korban. Darsem akan dibebaskan dari hukum pancung dengan catatan membayar denda sebesar Rp. 4,7 Miliar dalam waktu enam bulan, terhitung sejak mendapat pengampunan.

Namun hingga kini, nasib Darsem belum final sebelum mengumpulkan pembayaran denda tersebut kepada fihak keluarga korban. Pemerintah pun nampak tidak memiliki i’tikad untuk menanggulangi tuntutan denda tersebut.

Dari fakta-fakta di atas, SBY gagal melindungi nyawa dan keselamatan rakyatnya. Teledor dan lemah dalam diplomasi. Rakyat Indonesia tidak pernah tahu proses hukum dan upaya diplomasi apa yang pernah di lakukan oleh pemerintah.  Pemerintah selalu saja mogok dan butuh dorongan atau bahkan cercaan dari publik baru baru bergerak.

Peristiwa hukuman pancung terhadap Ruyati makin menegaskan jati diri politik buruh dan diplomasi SBY yang lemah dalam keberpihakan terhadap kaum marginal. Peristiwa Ruyati hanya satu dari kegagalan politik buruh SBY. Belum lagi penyelesaian soal outsourching, upah minimum buruh dan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) semakin kuat mengindikasikan sikap acuh pemerintahan SBY terhadap kaum buruh dan pekerja, serta rakyat kecil secara umum. 

Sangat kontras dan berbeda ketika SBY berbicara tentang kepentingan kelompok dan partainya, tentang kekuasaan yang katanya sedang digoyang. Dalam hitungan jam, langsung ditanggapi. Oleh karena itu Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menilai SBY gagal melindungi rakyat, dan KAMMI mendesak kepada SBY agar:

1. Segera hentikan pidato-pidato yang hanya mengumbar janji palsu, kebohongan dan pepesan kosong.
2. Menarik Duta Besar RI dari Arab Saudi sebagai bentuk protes diplomatik atas eksekusi mati Ruyati tanpa konfirmasi kepada pemerintah RI.
3. Segera evaluasi kinerja pejabat yang terkait kasus ini diantaranya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Kepala BNP2TKI dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi.
4. Menghentikan pengiriman TKI, khususnya TKW yang tidak memiliki skill karena mereka cenderung dijadikan sebagai pekerja non formal yang rentan terhadap kekerasan.
5. Menyiapkan lapangan kerja di dalam negeri seluas-luasnya, agar tidak ada lagi TKI yang mengadu nasib dan bertaruh nyawa di negeri orang.       (source islamedia)